Tentang UU Penanaman Modal (lagi)

          SETELAH saya posting-kan masalah UU Penanaman Modal No.25 Tahun 2007 (atau lebih dikenal sebagai UU Investasi), beberapa email masuk dan mengajukan pendapat serta pertanyaan, salah satunya: 

Khusus ttg UU investasi, lmyn jadi bisa ngeliat lebih luas tanpa browsing sana sini hehehehe..matur nuwun..Btw, mau nanya kalo peraturan statusnya masih Perpu udah bisa diimplementasiin blm sih?Soalnya tentang special economic zone di batam tuh masih perpu, nah tevy ditanya udah diimplementasiin blm?mesti jawab apa ya hihihi..kalo perpu udah wajib diimplementasikan, kenapa ada pendapat gini: “semoga Perpu tersebut segera disahkan menjadi UU” tengkyu lagi.. (dari Tevy via email) 

Begini Tevy, Masalah Perpu, perlu saya jelasin sekilas ya: Negera Indonesia secara hukum, (Peraturan mengenai ini lupa, UU-nya lupa) mengatur hirarki peraturan sbb: 

1.   UUD

2.   TAP MPR

3.   UU

4.   PERPU: (keterangan no. 3 dan No.4 sebetulnya setara. Perpu itu khan artinya Peraturan Pengganti Undang-undang. Jadi dalam keadaan tertentu yang dimungkinkan

5.   PP: Peraturan Pemerintah

6.   Perpres: Peraturan Presiden.

7.   Perda: Peraturan Daerah (kalo ini saya juga masih ragu, CMIIW) 

Jadi Perpu itu ya dianggap sudah menjadi undang-undang dan wajib ditaati. 

piye? masih binun?  

Karena gini Tev,Setiap peraturan harus dipertimbangkan dalam aspek:

1.   Sosiologis: Sejauh mana menjadi “pengikat” masyarakat luas dan pengaruhnya;

2.   Filosofis: Considered by pemikiran matang bahwa aturan itu memang demi kemaslahatan umat.

3.   Yuridis: Berdasarkan aspek hukum.Jadi aturan tata laksana dan drafting harus merunut dan menurut kaidah hukum. 

Perpu secara filosofis merupakan “UU darurat” karena apabila dibuat UU baru, memerlukan waktu dan prosedur yang lama, padahal secara sosiologis sudah sangat diperlukan oleh masyarakat ataupun pemerintah. Oleh karenanya dibuatlah kanal paket khusus secara yuridis melalui Perpu.

Jadi Perpu ini menggantikan UU sebelumnya.

Nah, supaya lebih kuat, secara psikologis kenegaraan, sebaiknya Perpu ini dibuat menjadi UU.

begitchu..  

salam hangat,

~Kopidangdut~

Kontak: pegawe@yahoo.com 

7 Comments

  1. I write in relation to the new investment law that has recently been enacted in Indonesia.

    In this connection could we have an Opinion from you on this matter in relation to how this new law will affect our land titles? e.g: currently hold 5 HGB and HGU Certificates each for a period of around 30 years.

    Could you please let us know the procedures/changes in relation to renewals, extendibility, risks involved and other matters of interest/concerns that we should be aware of under the new investment law as against the previous law?

    We also would like to extend the said Certificates to the maximum periods allowed under the new law.

    Your assistance on this matter would be appreciated.

  2. sorry, nama saya angel.. saya mahasiswi fak hukum..
    kebetulan baru baca artikel ini.. tentang uu penanaman modal, balasan untuk pertanyaan Tevy.
    setau saya menurut uu no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan TAP MPR uda ga disebut d pasal 7 sebagai bagian dari hirarki per-uu-an tapi masih d akui keberadaannya..
    hmm.. sorry ya sebelumnya, bukannya saya sok tau cuma saya bingung aja sebenarnya gimana yang bener..
    tolong di jelasin ya.. saya suka masih bingung sih.
    tx

    Kopdang: Hmm..betul sekali. thanks ya Angel atas ralat dari kamu. Masalah kebingungannya, ntar saya jawab sembari mencari tahu. sekali lagi, thx!
    UU No. 10 th. 2004: http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+4&f=uu10-2004.htm
    Penjelasannya: http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+4&f=uu10-2004pjl.htm
    lampirannya: http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=2000+4&f=uu10-2004lamp.htm

  3. mas, mungkin mas org yg paling banyak pahalanya karena udh bantu banyak org, dan cara mas membantu jg masih terikat dengan kaidah-kaidah intelektual, sehingga membantu tidak serta merta seluruhnya, salut untuk mas…. gini mas… aku jg mahasiswa hukum, dan lg kebingungan dengan judul yg akan aku ajukan, karena kata dosenku terlalu berat, judulnya MENELUSURI KULTUL LIBERAL DALAM PERADILAN INDONESIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROSES PEMBERANTASAN KORUPSI” gmn pendapat mas tentang judul saya, apa emang terlalu sulitkah..??? aku sendiri jg merasa terlalu berat jg, tp hanya itu yg skrang ada didalam benakku……..mohon bimbingannya…….maturnuwun..

  4. assalamu alaikum…
    sy adhy, di Palu-sulawesi tengah..
    gini mas, sy mahasiswa fak. hukum, ambil jursan / bagian perdata, skrng sy sdh smester 7, sdh mau nyusun skripsi, yg sy mau tanyakan sama mas, klo masalah perdata yg baik diangkat dalam skripsi apa yaH..??? judulnya kra2 apa yg baik, gk usak terlalu rumit , tpi mudah di cerna dan di pahami..
    thank’s atas bantuannya….

    palu
    sulawesi tengah

    Adhy

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s