Pidana Perbankan: Antara Asas Kolegial dan Vicarious Liability

Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) dalam suatu bank yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), perlu dipahami oleh penegak hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ PT, sehingga batasan tanggung jawab di dalam suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur tipibank dapat dipahami secara tepat dan memudahkan di dalam menentukan para pelaku dugaan tipibank.

Ada perbedaan pandangan para penegak hukum terkait penerapan hukum di dalam penanganan suatu kasus, misalnya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, dengan beberapa direktur di dalamnya, asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya akan kontradiktif dengan asas kolegial dalam hukum perusahaan yang termaktub dalam UU No.40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi ahli hukum pidana kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum perusahaan, secara jelas dan tegas, setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dimungkinkan bahwa karena kewenangannya, suatu pihak, misalnya direksi, harus bertanggung jawab atas nama PT. dalam suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Berkembangnya wacana pemberlakuan vicarious liability yang menjadi perhatian sekaligus kekuatiran praktisi perbankan, merupakan kajian menarik dan penting dalam penanganan kasus tipibank. Doktrin yang diadopsi dari common law tersebut menyatakan bahwa

 

“Korporasi/ perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dialakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol (Prof. Dr. Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya”-2006).  

 

Hal tersebut berarti bahwa pemidanaan tidak selalu didasarkan kepada adanya unsur kesalahan, yang berbeda dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Pandangan sebagian besar penegak hukum mengenai asas “Ambelijk bevel” atau perintah jabatan yang termaktub dalam Ps. 51 ayat 1 KUHP, sering digunakan untuk mengintepretasikan perbuatan hukum para pegawai bank yang turut melakukan tipibank atas “tekanan dan paksaan” atasan.

Walaupun sesungguhnya asas tersebut digunakan dalam “perintah untuk melaksanakan suatu peraturan hukum perundang-undangan/ wettelijk voorschrift“, bagi pejabat publik. (Prof. Wirjono Prodjodikoro, “Asas-asas hukum pidana di Indonesia”-1967). Namun, pada umumnya dengan penerapan asas tersebut kurang tepat kiranya di dalam penanganan kasus dugaan tipibank yang dilakukan pada bank umum dan BPR.

Atas beberapa hal yang telah dikemukakan tersebut di atas mengenai adanya perbedaan pandangan, kontradiksi antara penerapan lapanagan hukum pidana dan keperdataan merupakan topik bahasan yang menarik dan perlu dikaji, demi kemajuan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

Catatan:

 

Bagi teman-teman yang sedang menyusun skripsi beberapa hal ketentuan dalam UU PT yang baru dan konsep maupun asas lama mengenai hukum perusahaan maupun mengarah pada hukum pidana dapat dijadikan bahan kajian. Perlu adanya terobosan yang membedah “irisan” antara dua lapangan hukum, bahkan lebih.

 

Selamat berkerja!

tulisan terkait:

+ asas kolegial

16 Comments

  1. mas euiy…

    yah terserah aja mau dibahas pribadi ato diangkat dalam blog, yang penting cepet dibales… soalnya pas februari pengennya dah dapet acc BAB I… kebetulan dah libur… jadi nyusun skripsi… biar gak bosen2 amat liburannya… hehe

    saya lagi drowning bgt karena gak yakin dengan skripsi saya. saya berencana bikin skripsi tentang otoritas jasa keuangan terutama pasar modal. itu tuh yang dianggap sebagai rencana untuk mengalihkan wewenang BI di bidang perbankan, biar BI fokus dalam tugas moneternya. trus saya tertarik sama bapepam yang mau dimasukkin ke ojk.

    sebenarnya lebih enak kalo kita ambil konflik pengawasan BI di perbankan. tapi, dah banyak yang memakai judul tersebut. kan bete… trus saya pengen keukeuh untuk tetep ambil topik pasar modal. saya ngambil hukum ekonomi mas…

    so, pertanyaannya…

    1. kira2 basi gak kalo hari gini masih bahas OJK yang ternyata di delay deadline pembentukkannya?

    2. topik apa sih yang menurut mas ok untuk diajukan skripsi terkait pasar modal?

    3. oh iya… saya agak2 ragu sama topik OJK karena ujung2nya masalah di ojk bapepam terkait dengan indenpendensi doi… yah banyak juga yang bahas… saya coba ketemu calon pembimbing sya… katanya banyak yang bahas… disuruh cari lagi…, menurut pendapat mas gimana sama topik saya di atas?

    4. terus, saya pernah nyoba ngajuin money laundering pasar modal, tapi sempet ditolak karena dah banyak yang ngebhas (alasannya basi), bisa kasih rekomendasi gak kasus yang terbaru? kan situ penyidik… hehe…

    tengkyu banget loh mas atas jawabannya…
    dying to wait your reply neh… hehehe…

  2. @ citra
    1. basi. [lha, terus kalo basi kenapa??]
    Citra {hen en bodi losyen], masalahnya bukan basi atau gak. Tapi apakah ada kajian yang baru atau melengkapi dari kajian yang pernah dibuat orang lain. Pertanyaannya: Apakah Citra [kenapa gak Viva aja?] sudah membaca beberapa artikel atau jurnal mengenai issue ini? termasuk kajian yuridisnya?

    2. Pasar modal dijadiin skripsi? ah banyak.. mau masalah teknis atau strategis? masalah transaksi real time pake online-sms dan mobile gadget yang lagi berkembang juga perlu dikaji, sejauh mana poin perjanjian da perikatan telah terjadi. Coba kaji juga kemungkinan perbankan [bank] dapat melakukan transaksi/ investasi di saham. Selama ini kan mana bolhehhh..?

    3. OJK, Ojeki, Obladi, oblada…pasal 34 uu no.3 th. 2004 ttg Bank Indonesia memang mengamanahkan hal tersebut. Itu secara legal formal. Nah, terkait masalah materi konsep OJK-nya apakh Citra sudah memahaminya? apakah sudah ada benchmark perbandingan dengan lembaga sejenis di Australia, Korea, Inggris? Apakah iklim dan nuansa-nya sama dengan kondisi ekonomi Indonesia.. Karena, substansi dibentuk lembaga adalah sebagai auxilliaries state-organ penyelenggara negara yang menjalankan sebuah fungsi. Nah, kalo fungsi sebuah tugas telah dijalankan dengan baik, apakah perlu diubah? [hah, bela lembaga sendiri nih yeee..]

    4. Money laundering juga oke.. tapi jangan bahas di pasar modal. Susah, ribet dan sia-sia. Lha, kalo pencucian uang di pasar modal digalakkan, itu gak sejalan dengan “selera” pasar. Grand design-nya harus Citra pahami dulu.. Jangan sampai kita semangat banget, eh.. malah negara lain semisal Singapore masih asyik masyuk menerima dana gak jelas yang begitu deras mengucur…

    5. Saran saya, buatlah skripsi yang simple, ringan namun berbobot. Idealisme kamu gak perlu dipertaruhkan dalam skripsi…cukup selesaikan dengan cepat dan jujur. Karena sesungguhnya tenaga kamu, kejujuran dan idealisme jauh lebih dibutuhkan saat berkerja kelak..

    6. Cuku itu aja, ya… [mau ada lagi?]

  3. mlm mz…

    ini baru pertama kalinya aku masuk ke blog nya mas lho… menarik juga!!konsultasi ama mas gratis toh???

    jd begini,semester depan aku kan mau skripsi, tapi sampe sem ini masih bingung judulnya apaan.. soalnya kalo aku ngerjainnya 1 semester alamat gak slese, jadi pengennya dari semester ini udah nyicil. sampe detik ini keinginan terbesar skripsi tentang pidana perbankan, tapi apa yang mau ta’ bahas itu apa??sumpah bingung!!!
    “Pidana Perbankan: Antara Asas Kolegial dan Vicarious Liability” yang mas tulis itu bagus n menarik bgt buat aku, tapi aq juga masih tetep bingung,.

    1. mas ada tema yang menarik gak seputar pidana perbankan???tapi dalam kajian normatif…

    2. literatur yang bagus apaan y??

    ya wez lah… sukses n mohon balasannya…

    arigato mas…..

  4. mas kopdang YTH..
    aq kuliah di salah satu PTN di Manado Sulut. skarang dah smster VII, tapi belum ada persiapan (judul), tp ngga sengaja baca blog mas kopdang tentang Asas kolegial dan vicarious liability, spertinya q tertarik banget mo ambil judul ttg itu. tp q lg blank mo buat bgmana, q harap mas kpdang bisa kasih usulan judul tentang asas kolegial dan vicarious liability…
    Thanks sblm nya..
    wait the rep….

  5. Mas…
    kalau pidana perbankan dilakukan oleh karyawan/ pegawai biasa bukan direksi/komisaris.. bagaimana perlakuannya? apakah perusahaan juga harus bertanggungjawab penuh terhadap tuntutan pihak ketiga?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s