Pembangunan Politik Indonesia: SDM yang memprihatinkan..

Pembangunan Politik Indonesia511px-Garuda_Pancasila%2C_Coat_Arms_of_Indonesia_svg

Pembangunan politik adalah pembangunan yang intangible. Wujudnya tak kelihatan, namun dampaknya begitu dominan.

Seperti pembangunan-pembangunan lainnya, faktor utama tentu saja sumber daya manusia yang unggul, mumpuni dan berintegritas.

Apakah SDM politik kita sudah memenuhi syarat dimaksud?

Untuk lebih mudahnya buatlah permisalan bahwa membangun kehidupan politik seperti membangun rumah.

Tanah kavling yang akan dibangun sebagai rumah harus legal. Dalam hal ini tentunya dapat diartikan bahwa negara ini sudah berdaulat dan diakui oleh negara lainnya.

Indonesia, tentunya diakui oleh hampir seluruh negara, dan memiliki hubungan diplomatik yang sangat luas. Berbeda dengan Taiwan, Israel atau Negeri Tibet yang masih penuh dengan tarik-ulur mengenai kedaulatan dan hubungan diplomatik dengan negara lainnya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya secara legal formal, keberadaan tanah kavlingan Indonesia, sudah benar dan legal bersertipikat.

Lantas bagaimana dengan pondasinya..?

Pondasinya tentu saja sudah cukup kuat. Pancasila mengajarkan adanya bentuk kerakyatan (yang berdaulat) yang diarahkan berdasarkan kebijaksanaan dalam  permusyawaratan dan perwakilan. Hal ini adalah suatu hal pokok bagaimana jalannya negara didasarkan pada kedaulatan rakyat dan diberikan amanah kepada masing-masing perwakilan yang telah ditunjuk.

Prinsip yang cespleng. Demokrasi yang aduhai.  Modal yang sudah kuat berlipat-lipat.

Bagaimana dengan tiang penyangga dan dindingnya?

Yap. Cukuplah..

Kebebasan berpendapat, pengaturan kewenangan Presiden, Ketentuan mengenai Dewan Perwakilan sudah sedemikian rupa ditata dengan baik dalam Undang-undang Dasar, bahkan jaminan pemilu yang jujur, .

Kerangka sistem berpolitik sudah dijamin dalam undang-undang.

Bagaimana dengan atap gentingnya?

Undang-undang mengenai partai politik, undang-undang mengenai pemilu, undang-undang mengenai hal lain yang menunjang kehidupan berpolitik sudah lumayan.

Jalinan yang saling berhubungan layaknya atap rumbia.

Bukan hal yang sempurna, namun, minimal bangunan rumah sudah dapat dikatakan “rumah”.

Tapi sayang-beribu sayang. Bila dimisalkan bahwa rumah itu dibangun dengan menggunakan tender, maka pengadaan seluruh material bangunan dan isi perabotan di dalamnya tidak dilaksanakan dengan menggunakan ketentuan tender yang baik dan benar.

Ada kongkalikong di dalamnya, ada mark-up terhadap harganya, bahkan penunjukkan pimpinan proyek pun tidak didasari oleh aturan permainan yang benar dan konsekwen.

Andaikan pimpinan proyek adalah Presiden, maka patut disayangkan manakala proses tender tidak dilaksanakan dengan baik. KPU adalah wakil pimpro.

SDM politisi diibaratkan dengan perabotan. Perabotan masih acakadut, tidak difilter dan penuh dengan intrik. Ngakunya kayu jati, padahal Cuma kayu nangka. Ngakunya sudah diplitur dan diwarnai dengan cara cat “duco”, kenyataannya hanya diamplas seadanya dan dicat seadanya.

Penghuni gedung DPR gak jelas asal-muasalnya dan kapabilitasnya. Patut dipertanyakan kompetensi dan integritasnya.

Juga untuk kursi eksekutif, perabotan yang dipakai dari berbagai merek tanpa melihat kondisi ekterior. Menyenangkan semua penjual furniture. Rumah gado-gado dengan tanpa etika berpolitik yang jelas.

Mau dia dari banteng, mau dia dari bintang, mau dia dari beringin, mau dia dari si biru, merah, oranye, kuning hingga pelangi, yang penting Pimpro aman dan banyak dapat uang saku tambahan.

SDM Politikus

Sumber daya manusia politik Indonesia sungguh memperihatinkan dengan tanpa mengikuti ritme, dan genderang etika berpolitik secara umum. Bukan lagi politik dagang sapi, tapi sudah menjadi jual-beli sapi glonggongan, yang dari sononya, sudah illegal untuk diperjualbelikan.

Untuk jadi pedangang perlu ilmu pemasaran, kesabaran, keuletan dan hitung-hitungan. Untuk menjadi dokter butuh kepandaian, kebijaksanaan dan ketelatenan menghadapi pasien, Untuk menjadi seorang pegawai harus lulus adminitrasi, tes psikologi, tes kesehatan hingga wawancara.

Lalu apa yang dibutuhkan untuk lulus tes menjadi politisi?

Apakah cukup sekadar haha-hihi dan kepandaian melobby..?

Patut dipertanyakan hasil Pemilu 2009 ini. Bagaimana manusia yang mewakili dewan perwakilan tidak diketahui asal-usul rimbanya, akar kompetensi dan integritasnya, diperparah dengan acakadutnya penyelenggaraan pemilu, dengan penuh intrik dan tarik-menarik kepentingan dengan lakon sandiwara yang makin membuat bingung pemegang kedaulatan tertinggi: Seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Politik, sekali lagi adalah pembangunan yang tidak kasat mata. Pembangunan yang tidak wadag terlihat wujudnya. Namun pengaruhnya sungguh besar. Menentukan simpul-simpul kehidupan lainnya.talk_politics_free_hand

 

Perlu disadari oleh kita semua, bahwa Indonesia tidak dibangun dan merdeka hanya untuk seratus tahun ke depan, namun tak berhingga selama bumi terus ada.

Maka, tak pantas lah bila kehidupan berpolitik dimainkan sedemikian rupa bagaikan permainan monopoli sembari menunggu waktu berbuka puasa. Saat adzan tiba, ditinggal begitu saja.

Kehidupan berpolitik perlu kesantunan, dan terutama etika moral yang mendasarinya. Pengakuan diri sejauh mana ia bisa mengemban tugas. Juga kesadaran bahwa kesinambungan semangat berpolitik, tidak boleh diberhangus oleh kepentingan sesaat, kepentingan pribadi.

Karena kita, bertanggung jawab atas tujuh, delapan hingga ribuan keturunan ke depan.

Iklan