Negeri Pancasila: Anak-anak yang dipelihara oleh cuaca?

“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya” (Ali bin Abi Thalib ra)

Sebetulnya siapa sih yang harus menjaga anak-anak? Orang tuanya, negara atau orang berpunya?Anak-anak yang statusnya berubah menjadi “terlantar” itu bagaimana bisa?

Dalam hukum, ada istilah “mumayiz”. Belum baligh. Siapa yang bertanggung jawab atas pri kehidupannya? Orang tua kan?

Lantas ada juga istilah hak alimentasi yaitu hak anak mendapatkan pengasuhan orang tua. Bukannya begitu aturan mainnya selama ini? Lantas kalau orang tuanya sendiri tak bisa menghidupi dirinya sendiri apa yang dapat diharapkan dari mereka padahal hobby-nya sesuai cita-citanya: Bikin keluarga besar.

Boleh-boleh saja konstitusi berkata: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nyatanya? Untuk memelihara keberlangsungan tata negara yang tertib saja sulit. Bagaimana mampu mengurusi hal-hal lainnya?

Lantas muncul cerita ngeri yang lain. Episode kekerasan berlanjut ke bab selanjutnya. Sodomi dan mutilasi kembali mencuat. Ingatan menerawang kembali sebuah nama: Robot Gedeg. Ingat?

Mengapa kisah-kisah pilu macam ini terus saja menghiasi wajah negeri ini?

Ya! Di negeri maju gemah ripah loh jinawi pun tak steril dari dunia kriminal. Pasti ada saja jalan bagi kekerasan menemukan mangsanya. Tapi apa iya kita tak mau berubah, minimal mencegah dan meminimalisir potensi ke arah timbulnya kekerasan tadi.

Jadilah orang tua yang murni dan konsekwen. Bukankah sudah diperingatkan bahwasanya persiapan ekonomi sebelum memiliki buah hati sangat dianjurkan? Bayi laki-laki 2 ekor kambing. Satu kambing bagi bayi jelita. Bukankah itu bermakna bahwa perencanaan dan persiapan adalah mutlak adanya?

Budaya saling tolong menolong di kota besar tanpa ikatan sejarah yang sama, latar belakang ekonomi yang berbeda, jurang pendidikan yang menganga adalah modal dasar bagi kota antah berantah penuh daki kejahatan di sana-sini.

Haruskah kita berbuat sesuatu atau berdiam diri.

Perlukah pemerintah sampai melakukan tindakan represif mengambil atau bahkan merenggut hak pengasuhan orang tua jika terbukti tak mampu. Lantas mau dibawa kemana anak-anak ini?

Apakah negara mampu melakukannya?

Lingakaran setan makin jelas. Orang tua miskin. Akses yang terbatas pada sumber-sumber penghidupan, akses sosial, kesehatan, pendidikan, melahirkan keturunan yang cacat sosial sejak dilahirkan.

Tapi anehnya di satu sisi, sebagian keluarga memiliki akses sosial yang obesitas. Apapun, dimanapun, mau apapun ia mampu. Tinggal tunjuk, hanya mengerdipkan mata, maka semua terjadi.

Keluarga yang termajinalkan secara sosial tak memiliki kemampuan untuk mandiri. Apakah ini yang dinamakan negeri fakir? Ketika diberi makan pagi hari, sore hari mereka tak mampu mencari sendiri?

Atau jangan-jangan cuma hasil dari karakter bangsa yang dimanja ketertindasan, kemalasan dan berharap pada “iba”?

Sungguh malang nasib kita.

Negeri pancasila. Itu saja. Tanpa membawa efek apa-apa..

>Apakah ente punya usul atau pendapat?

4 Comments

  1. Saya pribadi, menekankan bahwa kita wajib bertanggung jawab mendidik anak sampai mandiri…artinya orangtua tak boleh egois, mempunyai anak terus menerus tapi tak bertanggung jawab. Bukankah anak tak minta dilahirkan?
    Dalam perbincangan dengan sopir taksi, dia mengatakan sulitnya kehidupan..dan ternyata anaknya enam…Busyet deh, bagaimana nggak sulit. Yang punya anak dua saja, sulit mengatur waktu mendidik dan sibuk kerja…apalagi enam?

    Jika alasan karena tak KB, maka negera cq Menteri Kesehatan yang harus mengupayakan ini.
    Dan makin sulit, kalangan bawah yang mudah menikah lagi, punya anak lagi tanpa mau mikir anaknya mau dikemanakan? Negara memang harus bertanggung jawab, namun masayarakat secara pribadi justru yang seharusnya paling berperanan.

  2. Walaupun saya sependapat bahwa tetaplah orangtua yang pertama kali harus bertanggungjawab tp saya kira sudah saatnya ada real political will dari pemerintah untuk mengatasi hal ini. Tapi kalau pemerintah mau terlibat lebih jauh, itu semua kan butuh biaya? Terus dari mana? Selama pengelolaan negara masih spt sekarang ini.. saya kira kita masih hanya bisa bermimpi.

  3. Mungkin peraturan yang berlaku tersebut jadi sangat ideal pada masa usai proklamasi 1945, di mana pada masa kacau selesai perang dunia ke-2. Mari kawan dibayangkan, semua pria banyak mati terbunuh sehingga wanita jadi janda muda dan anak-anak tetangga yang kehilangan orang tua kandung. Berbeda suasana hati di mana zaman sekarang, masyarakat jadi ribut butuh peraturan baru. Sebagai referensi kajian di masa depan, banyak pengangguran lagi fakir/miskin dan anak-anak yang terlantar hidup tanpa proses dan cita-cita serta tersia-sia di hari tua. Segala pengetahuan yang meliputinya, bukti yang nyata menggambarkan kebebasan privasi yang wajar di tengah masyarakat dari tingkah laku penuh idealisme pada masa merdeka.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s