Kajian Singkat Mengenai Bancassurance

bancassurance-2

Sekadar berbagi dan monggo jika ada yang mau berdiskusi.

KAJIAN SINGKAT MENGENAI BANCASSURANCE

  • Starting point:

UU No.40 tahun 1940 tentang Perasuransian yang mengantikan peran dan mencabut UU. No. 2 Tahun 1992 apakah akan bersinggungan dengan UU Perbankan No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 berkaitan dengan Usaha Perasuransian?

  • End point:

Memperoleh kepastian praktek Bancassurance di Indonesia.

  • Awalan:

Praktek bancassurance beroperasi di Indonesia sebagai bagian dari kerjasama antara Bank dan perusahaan Asuransi. Bank mendapat fee based income. Asuransi mendapatkan tambahan bantuan pemasaran atas asuransi.

Ketentuan asuransi dan bancassurance berdasarkan:

  • UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.
  • Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi

Dalam pasal 39 dan pasal 40 diatur tentang pemasaran melalui kerjasama dengan Bank. Perusahaan Asuransi dapat melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank (bancassurance). Perusahaan Asuransi yang melakukan pemasaran melalui kerjasama dengan bank bertanggung jawab atas semua tindakan bank yang berkaitan dengan transaksi asuransi yang dipasarkan melalui kerjasama dengan bank dimaksud.

  • PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.
  • SE BI No. 12/35/DPNP Perihal : Penerapan Manajemen Risiko pada Bank yang Melakukan Aktivitas Kerjasama Pemasaran dengan Perusahaan Asuransi (Bancassurance).

 

  • Pembahasan

Walaupun berdasarkan UU Perbankan Pasal 10 huruf b untuk dan Bank Umum dan Pasal 14 huruf b untuk BPR dilarang melakukan usaha perasuransian, bancassurance masih dapat dilakukan karena pada dasarnya kegiatan pemasaran bukan merupakan ruang lingkup dari usaha perasuransian sebagaimana diatur dalam UU No. 2 tahun 1992.

Adapun mengapa BPR saat ini belum dapat melakukan kegiatan bancassurance dimaksud adalah terkait manajemen risiko BPR dan fungsi utamanya untuk menjadi bank intermediasi yang fokus pada menghimpun dan menyalurkan kredit kepada masyarakat.

  • Apa arti Banccassurance?

Aktivitas kerjasama antara Bank dengan perusahaan asuransi dalam rangka memasarkan produk asuransi melalui Bank.

  • Apakah pemasaran bukan merupakan usaha perasuransian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 10 UU Perbankan?

UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian tidak memasukkan dan mengkategorikan “pemasaran” sebagai bagian dari usaha perasuransian.

Usaha perasuransian dalam UU dimaksud adalah sebagai berikut:

Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang:

  1. Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.
  2. Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi dan jasa akturia.

Adapun Usaha penunjang usaha asuransi terdiri dari:

  1. Usaha pialang asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung;
  2. Usaha pialang reasuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan
  3. Usaha penilai kerugian asuransi yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian pada obyek asuransi yang dipertanggungkan;
  4. Usaha konsultan akturia yang memberikan jasa konsultasi akturia;
  5. Usaha Agen Asuransi yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Sedangkan dalam UU No. 40 Tahun 1940 tentang Perasuransian disebutkan dalam definisinya dalam Pasal 1 angka 4, sebagai berikut:

Usaha Perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah.

Dari definisi dimaksud, diketahui usaha perasuransian salah satunya adalah Pemasaran yang memiliki substansi aktivitas yang sama dengan kegiatan usaha bancassurance. Sehingga secara sederhana definisi UU Asuransi yang baru menjadikan kegiatan bancassurance dilarang dilakukan oleh Bank Umum maupun BPR.

Namun, apakah definisi usaha perasuransian hanya sebatas dalam definisi padahal dalam batang tubuh UU dimaksud tidak terdapat pengertian lebih lanjut mengenai pemasaran.

Oleh karena itu perlu diperhatikan ruang lingkup (scope) dari Usaha perasuransian sebagaimana diatur dalam UU (barunya) dalam Bab II Ruang Lingkup Usaha Perasuransian baik Pasal 3, 4 dan 5. Dalam Bab tersebut tidak disinggung mengenai adanya ketentuan pemasaran asuransi.

Justru dalam Bab tersebut Pasal 5 ditentukan bahwa ruang lingkup usaha asuransi dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa perluasan ruang lingkup usaha asuransi dapat berupa penambahan manfaat yang besarnya didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Tetap, tidak ada kalimat yang mengatur terkait “Pemasaran”.

Secara eksplisit, bentuk Pemasaran baru diatur dalam Pasal 18:

Pasal 18

(1) Perusahaan Perasuransian dapat bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka memperoleh bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya.

(2) Perusahaan Perasuransian wajib memastikan bahwa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki izin untuk menjalankan usahanya dari instansi yang berwenang.

(3) Perusahaan Perasuransian wajib memiliki dan menerapkan standar seleksi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Atas dasar Pasal 18 tersebut, perusahaan Asuransi dapat melakukan hubungan hukum dengan pihak lain (dalam hal ini dapat diperluas menjadi bank) dalam rangka memperoleh bisnis (pemasaran) atau melaksanakan fungsi dalam penyelenggaraan usahanya (jasa perantaraan).

Atas dasar tersebut dalam POJK No. 23/POJK.05/2015 Tentang Produk Asuransi dan pemasraan Produk Asuransi rumusan Bancassurance masih tetap sama yaitu:

Bancassurance adalah aktivitas kerja sama antara Perusahaan dengan bank dalam rangka memasarkan Produk Asuransi melalui bank (Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 13).

Adapun mengenai pemasaran produk asuransi diatur secara khusus dalam:

BAB IV SALURAN PEMASARAN PRODUK ASURANSI

Pasal 45

(1) Perusahaan hanya dapat memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagai berikut:

  1. secara langsung (direct marketing);
  2. agen asuransi;
  3. Bancassurance; dan/atau
  4. badan usaha selain bank.

Pasal 46

Perusahaan yang akan memasarkan Produk Asuransi melalui saluran pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d wajib memiliki perjanjian tertulis dengan pihak yang melakukan pemasaran.

Pasal 49

(1) Perusahaan yang memasarkan Produk Asuransi melalui Bancassurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c harus terlebih dahulu memperoleh surat persetujuan Bancassurance dari OJK.

(2) Perusahaan dilarang melakukan pemasaran melalui Bancassurance sebelum mendapat surat persetujuan dari OJK.

  • Kesimpulan:

Berdasarkan uraian diatas, penafsiran mengenai usaha perasuransian dapat didasarkan tidak hanya pada definisi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1, melainkan melakukan penafsiran secara meluas terhadap Bab mengenai ruang lingkup usaha perasuransian yang tidak sama sekali menyebutkan soal pemasaran sebagai ruang lingkupnya (Pasal 3,4 dan 5).

UU Asuransi yang baru tetap dengan semangat yang sama terkait pemasaran bahwasanya pemasaran dapat dilakukan oleh pihak di luar industry asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU dimaksud.

Atas dasar tersebut, dengan mempertimbangkan kemanfaatan bancassurance dan pelaksanaannya yang cukup adil bagi bank umum dan perusahaan asuransi, maka untuk kepastian hukum atas keberadaan bancassurance menurut hemat kami masih dapat dilaksanakan, namun dengan catatan perlu diakui bahwa definisi usaha perasuransian dalam BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 terlalu meluas dan perlu menjadi perhatian OJK, Pemerintah atau DPR RI apabila akan dilakukan revisi UU.

Salam anget,

Kopdang

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s