Iklan
 

Seperti Apakah Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum itu?

November 24, 2009

SBY dalam pidatonya, Senin malam, 23 November 2009:

“Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum.

Saya sungguh mengharapkan dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum, dari LSM dan Media Massa, serta dari masyarakat luas. Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya.” ..

Mafia hukum. Seperti apakah mafia hukum itu? Bila kita cermati mafia hukum itu apakah ada? Apa yang mau diberantas? Orangnya atau perbuatannya?

Mengapa tidak dimulai dengan memberhentikan Susno Duadji, Abdul Hakim Ritonga, Bambang Hendarso Danuri, dan Hendarman Supandji, serta mengusut tuntas Anggodo cs.

APA SIKAP MASYARAKAT

Percayalah, bahwa kepercayaan masyarakat kepada SBY semakin luntur, walaupun sejatinya itu bukanlah yang diharapkan masyarakat Indonesia.

Logikanya sederhana. Rekomendasi Tim 8 yang ia bentuk sendiri pun tidak dilaksanakan dengan tegas melalui perintah langsung yang jelas kepada aparat penegak hukum di bawah dirinya untuk segera mengundurkan diri, atau melakukan penghentian kasus.

Untuk apalagi membuat “kue kekuasaan” baru di bawah kendali dirinya.

Tim 8 yang ada saja sudah mendapatkan reaksi antipati oleh Penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan, lantas apa jadinya Satgas Mafia Hukum ini?

Menciptakan posisi baru? Mengalihkan perhatian? Berusaha menentramkan jiwa-jiwa yang haus rasa keadilan dengan menciptakan “gimmick” tak jelas lainnya?

Sudahlah..

Bereskan saja dengan runut permasalahan ini dengan menguraikan satu-persatu, sehingga kekusutan benangnya mulai dapat diketahui. Mana pangkal mana ujung.

KUE KEKUASAAN BARU

Apakah orang media, LSM, dan sebagian aparat penegak hukum diminta untuk menyertakan orang-orangnya dalam Satgas ini?

Apakah tidak cukup dengan memberikan tambahan kursi “wakil menteri”..?

Pembentukan satgas ini adalah pembungkaman secara halus terhadap gejolak masyarakat yang penuh dinamika aspirasi.

Dua tahun keberadaan mafia hukum justru ingin melemahkan kontrol masyarakat untuk berhadapan langsung dengan Presiden dalam menyuarakan keluh kesah rasa keadilan yang sudah babak belur tak berbentuk.

Sudahlah Bapak Presiden. Masyarakat sudah lelah untuk sekadar beradu argumentasi, berlomba menganalisis maksud pernyataan khas Bapak yang retoris dan sulit dimaknai dengan jelas, dan disuguhi macam-macam lembaga karbitan.

Ada baiknya dengarkan apa yang mereka keluhkan, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap beberapa individu di lingkungan Kepolisian dan Kejaksaan sudah pada ambang batas toleransi.

Copot mereka. Jadikan pejabat-pejabat itu duta besar negara sahabat di Afrika. Minta maaf lah pada Masyarakat dan seraya dengan itu menertibkan tokoh-tokoh partai Demokrat, para sponsor dan penyumbang dana yang akan makin rakus, atas ke-GR-an mereka merasa berjasa mendanai keberhasilan pada Pemilu 2009 kemarin.

Hapus fitnah dengan bukti nyata.

Pastikan pembangunan jembatan Jawa Sumatra bukan sekadar proyek balas budi. Pastikan individu-individu pejabat nista dilengserkan dengan penuh keyakinan, bahwasanya:

“Orang terbaik Bangsa masih banyak yang dapat bicara, mengapa harus mempertahankan sumber daya mafia yang ada..?”

Jadikan kepemimpinan Anda di periode kedua, adalah masa keemasan Bangsa Indonesia menuju masyarakat berpendidikan yang unggul dan sejajar dengan warga negara dunia lainnya.

Bukan saatnya lagi kita bermain tikus dan kucing, cicak dan buaya, apalagi seakan-akan ada fitnah yang ingin mencelakakan Anda.

Semuanya semata-mata karena rasa cinta kami pada Tanah Tumpah Darah Indonesia!

Maka, urungkan niat untuk membentuk tim satgas “mafia hukum”. Karena sesungguhnya, demokrasi mungkin memang harus meminta biaya yang mahal. Namun, ketegaran jiwa, sikap ksatria, akan dicatatat sepanjang sejarah peradaban manusia.

Sekali lagi: Minta maaflah kepada rakyat, sehingga apa pun hasilnya nanti, perasaan dendam, tidak suka dan dengki perlahan-lahan luruh dalam tidur malam dengan mimpi-mimpi yang begitu indah, tanpa perlu basah..

Satgas?

Lebih baik dananya dihabiskan untuk kesejahteraan masyarakat luar Pulau Jawa.

😛

Terima kasih 🙂

Indonesia, 12:31:00 AM, Tue, Nov 24, 2009

Iklan

Hikmah Cicak Buaya Dalam Iklim Keterbukaan Informasi

November 3, 2009

Pada tingkatan tertentu, sepertinya kita memang harus berbagi kesusahan. Dapat dibayangkan bila saja Bibit dan Chandra berjalan sendirian, atau Susno berkelahi tanpa teman, mungkin gak terlalu heboh dan tidak ada banyak cerita yang dapat kita ambil hikmahnya.

1. Rahasia sangat dekat dengan kebohongan, karena kerahasiaan akan memberi kesempatan pada ketidakjujuran. Berbeda dengan berksikap transparan, semua pihak tahu, maka bila ada kebohongan akan terkuak dengan cepat. Birokrasi harus terus berusaha bersikap transparan. Bukan materi atau substansi yang memang perlu ada rahasia, tapi pada “proses”.

2. Polisi perlu terus didukung masyarakat. Kekuasaan tanpa dukungan rakyat, sama saja seperti cebok pake tisu. Gak marem dan terus-menerus diikuti perasaan tidak nyaman.

3. Media makin mengambil peranan sebagai kekuatan baru. Apalagi dengan tingkat peradaban yang makin maju dan kemajuan cara berkomunikasi, dalam sekejab informasi tersebar tanpa dapat dikendalikan secara penuh. Hidup new media!

4. Opini publik makin gampang untuk dipancing, namun ya itu tadi, sulit untuk dikendalikan. Kalau untuk beberapa waktu, pengelabuan wacana hangat dengan menghembuskan berita baru yang lebih heboh dan menarik perhatian memang manjur, namun ingat. Nuarani masih ada di sini, Bung!

5. Hikmah terbesar adalah, penguasa tak lagi menganggap remeh masyarakat, terutama kelas menengah yang bekerja, dengan asumsi terdekat lebih berpendidikan, lebih kritis dan terpenting: berani mengambil sikap. Apakah kita perlu bicara substansi?

Maka coba tim pencari fakta Bibit-Chandra dibubarkan saja, dan ganti dengan Tim-tim pencari fakta berikut ini:

1. Kasus Century

2. Kasus Dana Yayasan Kepedulian apa gituh. (ane lupa) yang dewan pembina isinya terdiri dari 4 menteri yang sekarang bercokol.

3. Jangan coba berani-berani BIN dikepalai Polisi. Bakal runyam mulu ntar.

4. Mereview kasus Bank Indonesia dengan melibatkan besan.

Apalagi ya…?


Pledoi BA

Januari 30, 2008

BA 

Apakah diam masih menjadi emas, Tuan? Tunjukkanlah bahwa langit jingga yang merapus keemasan itu bukan sekadar tanda terbenam, namun tanda bahwa kebenaran yang bersemayam pada waktunya akan terbit dengan terang- benderang…

Berikut di bawah ini cuplikan pernyataan Burhanuddin Abdullah (BA), Gubernur Bank Indonesia terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Seperti kita ketahui bersama, pemberitaan di media hari ini mengenai aliran dana Bank Indonesia termasuk pemberitaan mengenai saya pribadi begitu gencarnya.

Saya merasa sangat terkejut akan hal tersebut, mengingat selama empat tahun perjalanan ini, kita sama-sama meyakini bahwa apa yang telah kita kerjakan dilakukan dengan tulus dan ikhlas untuk mencapai yang sebaik-baiknya.

Tetapi cerita kehidupan tidak seperti itu. Kita tidak merancang masalah-masalah supaya terjadi dan hal ini telah membuat saya merasa masygul.

Namun saya tidak bisa terus-menerus terbawa oleh perasaan seperti itu. Pada akhirnya common sense harus muncul dan kembali dari rasa kemanusiaan kita.

Kalau tadi malam saya tidak tidur sekejap pun, hal ini mungkin merupakan respon tubuh fisik dalam menyikapi apa yang sedang terjadi. Namun saya tetap berusaha untuk mengembalikan common sense saya.  

Baca entri selengkapnya »