Negeri Pancasila: Anak-anak yang dipelihara oleh cuaca?

Januari 11, 2010

“Didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya” (Ali bin Abi Thalib ra)

Sebetulnya siapa sih yang harus menjaga anak-anak? Orang tuanya, negara atau orang berpunya?Anak-anak yang statusnya berubah menjadi “terlantar” itu bagaimana bisa?

Dalam hukum, ada istilah “mumayiz”. Belum baligh. Siapa yang bertanggung jawab atas pri kehidupannya? Orang tua kan?

Lantas ada juga istilah hak alimentasi yaitu hak anak mendapatkan pengasuhan orang tua. Bukannya begitu aturan mainnya selama ini? Lantas kalau orang tuanya sendiri tak bisa menghidupi dirinya sendiri apa yang dapat diharapkan dari mereka padahal hobby-nya sesuai cita-citanya: Bikin keluarga besar.

Boleh-boleh saja konstitusi berkata: Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Nyatanya? Untuk memelihara keberlangsungan tata negara yang tertib saja sulit. Bagaimana mampu mengurusi hal-hal lainnya?

Lantas muncul cerita ngeri yang lain. Episode kekerasan berlanjut ke bab selanjutnya. Sodomi dan mutilasi kembali mencuat. Ingatan menerawang kembali sebuah nama: Robot Gedeg. Ingat?

Mengapa kisah-kisah pilu macam ini terus saja menghiasi wajah negeri ini?

Ya! Di negeri maju gemah ripah loh jinawi pun tak steril dari dunia kriminal. Pasti ada saja jalan bagi kekerasan menemukan mangsanya. Tapi apa iya kita tak mau berubah, minimal mencegah dan meminimalisir potensi ke arah timbulnya kekerasan tadi.

Jadilah orang tua yang murni dan konsekwen. Bukankah sudah diperingatkan bahwasanya persiapan ekonomi sebelum memiliki buah hati sangat dianjurkan? Bayi laki-laki 2 ekor kambing. Satu kambing bagi bayi jelita. Bukankah itu bermakna bahwa perencanaan dan persiapan adalah mutlak adanya?

Budaya saling tolong menolong di kota besar tanpa ikatan sejarah yang sama, latar belakang ekonomi yang berbeda, jurang pendidikan yang menganga adalah modal dasar bagi kota antah berantah penuh daki kejahatan di sana-sini.

Haruskah kita berbuat sesuatu atau berdiam diri.

Perlukah pemerintah sampai melakukan tindakan represif mengambil atau bahkan merenggut hak pengasuhan orang tua jika terbukti tak mampu. Lantas mau dibawa kemana anak-anak ini?

Apakah negara mampu melakukannya?

Lingakaran setan makin jelas. Orang tua miskin. Akses yang terbatas pada sumber-sumber penghidupan, akses sosial, kesehatan, pendidikan, melahirkan keturunan yang cacat sosial sejak dilahirkan.

Tapi anehnya di satu sisi, sebagian keluarga memiliki akses sosial yang obesitas. Apapun, dimanapun, mau apapun ia mampu. Tinggal tunjuk, hanya mengerdipkan mata, maka semua terjadi.

Keluarga yang termajinalkan secara sosial tak memiliki kemampuan untuk mandiri. Apakah ini yang dinamakan negeri fakir? Ketika diberi makan pagi hari, sore hari mereka tak mampu mencari sendiri?

Atau jangan-jangan cuma hasil dari karakter bangsa yang dimanja ketertindasan, kemalasan dan berharap pada “iba”?

Sungguh malang nasib kita.

Negeri pancasila. Itu saja. Tanpa membawa efek apa-apa..

>Apakah ente punya usul atau pendapat?