Iklan
 

Konsep Civil Proceeding oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Juni 20, 2012

ImageSalah satu hal yang menarik dan akan menjadi avant garde soal perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia adalah konsep dari terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan yang akan juga melakukan tugas Civil Proceeding.  

Secara khusus walau konsep ini belum rinci diatur namun gambarannya dapat diterka bahwa dalam rangka upaya perlindungan konsumen maka nantinya OJK akan melakukan gugatan secara hukum di pengadilan, atas nama konsumen tanpa perlu surat kuasa konsumen untuk memulihkan kerugian yang telah diderita konsumen oleh badan hukum, perseorangan atau pihak siapapun juga yang menjalankan operasionalnya di industri perbankan.

Agar lebih jelas dapat dimisalkan seperti ini:

“Bank X dimiliki oleh Sdr. Y. Selain memiliki bank, Sdr. Y juga memiliki perusahaan investasi Z. Melalui Bank X, produk Z dijual kepada nasabah. Suatu ketika karena satu dan lain hal, baik karena risiko pasar, suku bunga dan likuiditas dan diperparah dengan risiko operasional yang menimpa Bank X dan Perusahaan investasi Z, produk Z tersebut gagal bayar.”

Profil investor Bank Z berjumlah 4 ribu orang dengan rata-rata menanamkan modalnya k perusahaan Z masing-masing 100 juta sehingga perusahaan Z memiliki dana investasi sebesar 400 milyar.

Indonesia negara hukum. Si Y diadili dan diputus penjara 2 tahun. Namun sayangnya dalam tuntutan dan kemudian  amar putusan tidak ada yang menyebutkan mengenai dana kelolaannya tersebut. Masyarakat luas merasa dirugikan. Memang benar penegakan hukum sudah dilakukan. Namun, bagi sebagian besar nasabah, selain mengakkan keadilan, mereka pun ingin uangnya kembali, terutama akibat adanya “fraud” dalam pengelolaan dana masyarakat.

Oleh karena itu, nantinya, OJK akan memiliki hak untuk melakukan Civil Proceeding, dengan menggugat secara keperdataan perusahaan, pemilik dan pihak terkait lembaga keuangan yang diduga merugikan masyarakat banyak. 

Ada beberapa hal yang masih perlu diatur secara jelas mengenai civil proceeding OJK nantinya, antara lain:

  1. Kriteria OJK lakukan Civil Proceeding untuk dan atas nama konsumen.
  2. Kemungkinan ambiguitas antara perlindungan konsumen dan keberpihakan OJK pada masyarakat luas dengan edukasi masyarakat bahwa investasi penuh risiko.
  3. Apakah penerapan gugatan keperdataan adalah upaya terkahir setelah dilakukannya sanksi administratif sebagai otoritas yang dapat memberikan hukuman bagi pelaku industri, atau merupakan satu bagian proses yang terpisahkan dari penetapan sanksi administrasi.
Hal tersebut perlu secara jelas tergambarkan, sehingga pada gilirannya industri keuangan dapat tumbuh dan berkembang secara sehat dan berkesinambungan. 
Iklan

Bank Indonesia di Persimpangan Jalan

Juli 4, 2011

Saya kerja di Bank Indonesia. Gede, sayang enggak ada ATM-nya. 🙂

Persimpangan jalan? Iya, karena BI akan disunat dengan melepaskan kewenangan pengawasan perbankan yang siap-siap dilebur bersama Bapepam-LK untuk mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank, yang meliputi industri asuransi, bank, pasar modal, hingga pasar becek semacam perusahaan leasing.

Central Banker yang akan Menjadi Ojekers.

Bagi saya, status central banker begitu membanggakan. Central Banker itu bergengsi. Apa buktinya? ya buktinya saya, yang merasa (terlalu) bangga dengan ke-central banker-an saya. Sayang-seribu sayang status ini harus dilepas. Pengawas bank diharapkan bergabung dengan OJK, otoritas jasa keuangan. Siapa yang mau?

Saya? tidak mau.

Ada yang bilang Bank Indonesia itu negara dalam negara, terlalu pongah dengan menerbitkan uang yang beredar, mengatur laju inflasi, mengatur kestabilan rupiah, juga ngurusi sistem pembayaran, dan terakhir ngurusi bank. Kebanyakkan!

Ah, siapa bilang.

Jika ada bank kolaps, apa iya masalah ditimpakan pada pengawas? tentu tidak!

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bank adalah seluruh pengurus bank itu sendiri. mereka harus mati-matian menjaga kelangsungan usaha. Buat siapa?

Buat MASYARAKAT dong! yang rela menyisihkan uangnya untuk ditabung alih alih buat foya-foya. Uang itu lah yang selanjutnya diputar bank untuk investasi dalam bentuk kredit dan surat-surat berharga.

Bank yang benar yaitu bank yang amanah, yang tidak lupa kucing akan kumisnya. Tahu bahwa uangnya adalah hasil jerih payah masyarakat. Tahu kalau uang itu adalah uang yang harus dikembalikan saat pemilik membutuhkan. Jadi, bank harus menjadi penjaga amanah yang baik. Jika ada yang beranggapan bahwa bank berguna untuk menyalurkan kredit, tidak sepenuhnya benar. Toh, renternir pun boleh memberikan kredit.

Bank menjadi istimewa karena ia boleh menghimpun dana masyarakat.

__

Kembali ke masalah OJK. Siapa yang akan percaya pada OJK jika lembaga itu tidak jelas juntrungannya mau berjenis kelamin apa? Lelaki, waria, atau nenek nenek setengah tua?

Tarik ulur kepentingan, menjadi pangkal-ujung-pangkal-badan-ujung dan  mbuhlah *ruwet*

Otoritas Jasa Keuangan katanya dipicu oleh kegagalan Bank Indonesia dalam menata industri perbankan. Siapa bilang? Lantas mengapa Pemerintah juga ngebet banget ingin ikut dalam proses penerbitan uang rupiah? dipicu oleh apa?

Apa ndak sekalian aja fungsi “lender of the last resort” diambil pemerintah. Eh tunggu dulu pemerintah yang mana ya? Apakah bisa dibuktikan saat ini kita memiliki pemerintah, misalnya lembaga eksekutif dan legislatif yang eksis dan dihayati benar oleh warga? saya rasa tidak, dan saya semakin ragu soal ini. :p

Urusan bank itu urusan rumit namun juga mudah. Asal kompeten dan berintegritas, semuanya lancar. Sayangnya bank banyak dihuni para banker yang “greedy”, mau gampang kaya, mau terkenal, mau ikut mencicipi tampuk kekuasaan, misalnya dari Dirut jadi Menkeu lah gitu. 🙂

Bank jika dihuni para petualang yang semuanya serba numpang, ya susah deh. Bank yang benar-benar menjalankan proses intermediasi dengan menyalurkan secara konsekwen dana masyarakat untuk kepentingan masyarakat? emang ada?

Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya pemerintah ingin mengubah konstelasi industri perbankan dan sistem stabilitas keuangan itu atas desakan siapa?

Untuk apa sesuatu yang sedang tumbuh berjalan sesuai dengan rel-nya harus dikulik dan diutak-atik demi kepentingan sesaat.

Sesaat? iya sesaat dan sesat!

Banyak bank hanya menjadi korban mesin politik memperebutkan kue durjana bernama kekuasaan. Bank Bali, Bank century, bank global, dan bank-bank lainnya selalu bermasalah manakala pemilihan umum akan dilangsungkan.

__

Ada baiknya Bank Indonesia juga berbenah diri. Jangan terlalu asik bermasturbasi dengan teori-teori tak membumi yang diimpor dari swiss sana. Juga dengan banyakanya orang pinter yang mau sekolah, padahal cuma cari uang saku tambahan dan enak mengenyam pendidikan luar negeri. Bank Indonesia harus bekerja. Jangan hanya numpang hidup. Jadi assets dan hindari bersikap malas yang menjadikannya liabilities.

Apakah pegawai Bank Indonesia baik-baik semua? Tegas saya jawab tidak!

Namun saya yakin dan percaya, bahwa itupun sudah sangat baik dibandingkan dengan institusi lainnya yang warnanya serba abu-abu. Bukan berarti suka korupsi, tapi kekembungan menenggak minuman penuh konspirasi. (opo tho iki?).

Selamat malam,

Jika tersinggung jangan diambil hati. Cukup diambil hikmahnya saja.

Hihihihi..


Berita di Detikcom: Hampir 80% Pegawai Bank Indonesia Menolak OJK

Desember 2, 2010

Wah apakah benar?
http://www.detikfinance.com/read/2010/12/02/170106/1507815/5/hampir-80-pegawai-bi-tolak-gabung-ojk?f9911023
tulisan dari Herdaru Purnomo – detikFinance
Jakarta – Mayoritas pegawai Bank Indonesia (BI) menyatakan penolakannya untuk bergabung dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ikatan Pegawai Bank Indonesia (IPEBI) mengungkapkan dari 473 responden pegawai BI, 76,98% menyatakan menolak bergabung dengan OJK.

“Hasil survei dengan responden sebanyak 473, dimana 61% responden-nya dari jumlah pengawas bank di Kantor Perwakilan, yang menyatakan untuk menolak bergabung di OJK sebanyak 76,98%,” ujar Ketua IPEBI, Agus Santoso kepada detikFinance di Jakarta, Kamis (02/12/2010).

Agus juga mengungkapkan, hanya sebanyak 14,3% bersedia untuk ditempatkan di OJK dan sisanya 9,89% lebih memilih untuk pensiun.

“Survei ini dilakukan sejak bulan Maret 2010,” tambahnya.

Agus menyampaikan, hasil survei ini disampaikan secara resmi kepada Tim Panitia Khusus RUU OJK DPR-RI ddalam pertemuan pagi tadi di Hotel Aryaduta, Jakarta.

“Kami IPEBI merasa datang kerumah rakyat dan mendapatkan perhatian dan kasih sayang luar biasa. Semoga harapan-harapan itu tidak saja didengar namun dapat dipahami dalam proses penyusunan bentuk koordinasi yang tepat dalam membangun kestabilan sistem keuangan nasional kita,” ungkapnya.

Agus menambahkan, menyatakan karyawan BI bukan menolak OJK namun yang ditolak adalah bila OJK disusun tidak sesuai kebutuhan.

“Dimana bila OJK disusun bukan atas dasar kebutuhan nyata yang urgensinya jelas maka kita tolak,” tukasnya.

Aspirasi Karyawan Bank Indonesia ini diterima langsung oleh Ketua Tim Pansus OJK Nusron Wahid pada pukul 09.00 sampai pukul 10.00 di Hotel Aryaduta.