Iklan
 

Daftar Bank Dalam Likuidasi

Februari 3, 2016

BANK DALAM LIKUIDASI
NO. TANGGAL DAN NAMA BANK SANDI
 
  Tgl. 14 Desember 1992    
1 PT Bank Summa   017
       
  Tgl. 01 November 1997    
1 PT Bank Harapan Sentosa   096
2 PT Bank Sejahtera Bank Umum   071
3 PT Bank Andromeda   144
4 PT Bank Pacific   021
5 PT Bank Guna Internasional   155
6 PT Bank Astria Raya   538
7 PT Bank Dwipa Semesta   519
8 PT Bank Kosagraha Semesta   534
9 PT Bank Industri   160
10 PT Bank Jakarta   332
11 PT Bank Citrahasta Dhanamanunggal   563
12 PT South East Asia Bank   399
13 PT Bank Mataram Dhanarta   545
14 PT Bank Pinaesaan   430
15 PT Bank Anrico   310
16 PT Bank Umum Majapahit Jaya   413
 
  Tgl. 14 September 1999  
1 PT Bank LTCB Central Asia 043
     
     
       
       
       

 

Iklan

Bank Indonesia di Persimpangan Jalan

Juli 4, 2011

Saya kerja di Bank Indonesia. Gede, sayang enggak ada ATM-nya. 🙂

Persimpangan jalan? Iya, karena BI akan disunat dengan melepaskan kewenangan pengawasan perbankan yang siap-siap dilebur bersama Bapepam-LK untuk mengawasi lembaga keuangan bank dan non bank, yang meliputi industri asuransi, bank, pasar modal, hingga pasar becek semacam perusahaan leasing.

Central Banker yang akan Menjadi Ojekers.

Bagi saya, status central banker begitu membanggakan. Central Banker itu bergengsi. Apa buktinya? ya buktinya saya, yang merasa (terlalu) bangga dengan ke-central banker-an saya. Sayang-seribu sayang status ini harus dilepas. Pengawas bank diharapkan bergabung dengan OJK, otoritas jasa keuangan. Siapa yang mau?

Saya? tidak mau.

Ada yang bilang Bank Indonesia itu negara dalam negara, terlalu pongah dengan menerbitkan uang yang beredar, mengatur laju inflasi, mengatur kestabilan rupiah, juga ngurusi sistem pembayaran, dan terakhir ngurusi bank. Kebanyakkan!

Ah, siapa bilang.

Jika ada bank kolaps, apa iya masalah ditimpakan pada pengawas? tentu tidak!

Pihak yang paling bertanggung jawab atas kelangsungan hidup bank adalah seluruh pengurus bank itu sendiri. mereka harus mati-matian menjaga kelangsungan usaha. Buat siapa?

Buat MASYARAKAT dong! yang rela menyisihkan uangnya untuk ditabung alih alih buat foya-foya. Uang itu lah yang selanjutnya diputar bank untuk investasi dalam bentuk kredit dan surat-surat berharga.

Bank yang benar yaitu bank yang amanah, yang tidak lupa kucing akan kumisnya. Tahu bahwa uangnya adalah hasil jerih payah masyarakat. Tahu kalau uang itu adalah uang yang harus dikembalikan saat pemilik membutuhkan. Jadi, bank harus menjadi penjaga amanah yang baik. Jika ada yang beranggapan bahwa bank berguna untuk menyalurkan kredit, tidak sepenuhnya benar. Toh, renternir pun boleh memberikan kredit.

Bank menjadi istimewa karena ia boleh menghimpun dana masyarakat.

__

Kembali ke masalah OJK. Siapa yang akan percaya pada OJK jika lembaga itu tidak jelas juntrungannya mau berjenis kelamin apa? Lelaki, waria, atau nenek nenek setengah tua?

Tarik ulur kepentingan, menjadi pangkal-ujung-pangkal-badan-ujung dan  mbuhlah *ruwet*

Otoritas Jasa Keuangan katanya dipicu oleh kegagalan Bank Indonesia dalam menata industri perbankan. Siapa bilang? Lantas mengapa Pemerintah juga ngebet banget ingin ikut dalam proses penerbitan uang rupiah? dipicu oleh apa?

Apa ndak sekalian aja fungsi “lender of the last resort” diambil pemerintah. Eh tunggu dulu pemerintah yang mana ya? Apakah bisa dibuktikan saat ini kita memiliki pemerintah, misalnya lembaga eksekutif dan legislatif yang eksis dan dihayati benar oleh warga? saya rasa tidak, dan saya semakin ragu soal ini. :p

Urusan bank itu urusan rumit namun juga mudah. Asal kompeten dan berintegritas, semuanya lancar. Sayangnya bank banyak dihuni para banker yang “greedy”, mau gampang kaya, mau terkenal, mau ikut mencicipi tampuk kekuasaan, misalnya dari Dirut jadi Menkeu lah gitu. 🙂

Bank jika dihuni para petualang yang semuanya serba numpang, ya susah deh. Bank yang benar-benar menjalankan proses intermediasi dengan menyalurkan secara konsekwen dana masyarakat untuk kepentingan masyarakat? emang ada?

Saya jadi bertanya-tanya, sebetulnya pemerintah ingin mengubah konstelasi industri perbankan dan sistem stabilitas keuangan itu atas desakan siapa?

Untuk apa sesuatu yang sedang tumbuh berjalan sesuai dengan rel-nya harus dikulik dan diutak-atik demi kepentingan sesaat.

Sesaat? iya sesaat dan sesat!

Banyak bank hanya menjadi korban mesin politik memperebutkan kue durjana bernama kekuasaan. Bank Bali, Bank century, bank global, dan bank-bank lainnya selalu bermasalah manakala pemilihan umum akan dilangsungkan.

__

Ada baiknya Bank Indonesia juga berbenah diri. Jangan terlalu asik bermasturbasi dengan teori-teori tak membumi yang diimpor dari swiss sana. Juga dengan banyakanya orang pinter yang mau sekolah, padahal cuma cari uang saku tambahan dan enak mengenyam pendidikan luar negeri. Bank Indonesia harus bekerja. Jangan hanya numpang hidup. Jadi assets dan hindari bersikap malas yang menjadikannya liabilities.

Apakah pegawai Bank Indonesia baik-baik semua? Tegas saya jawab tidak!

Namun saya yakin dan percaya, bahwa itupun sudah sangat baik dibandingkan dengan institusi lainnya yang warnanya serba abu-abu. Bukan berarti suka korupsi, tapi kekembungan menenggak minuman penuh konspirasi. (opo tho iki?).

Selamat malam,

Jika tersinggung jangan diambil hati. Cukup diambil hikmahnya saja.

Hihihihi..


Pidana Perbankan: Antara Asas Kolegial dan Vicarious Liability

Desember 28, 2007

Penanganan kasus dugaan tindak pidana di bidang perbankan (tipibank) dalam suatu bank yang berbentuk badan hukum berupa Perseroan Terbatas (PT), perlu dipahami oleh penegak hukum mengenai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ PT, sehingga batasan tanggung jawab di dalam suatu perbuatan hukum yang memenuhi unsur tipibank dapat dipahami secara tepat dan memudahkan di dalam menentukan para pelaku dugaan tipibank.

Ada perbedaan pandangan para penegak hukum terkait penerapan hukum di dalam penanganan suatu kasus, misalnya dalam hal perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi, dengan beberapa direktur di dalamnya, asas dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya akan kontradiktif dengan asas kolegial dalam hukum perusahaan yang termaktub dalam UU No.40. tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bagi ahli hukum pidana kecenderungan bahwa hanya pelaku yang secara langsung melakukan “kesalahan” yang akan dipidana dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain. Sedangkan dalam hukum perusahaan, secara jelas dan tegas, setiap pihak memiliki kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, sehingga dapat dimungkinkan bahwa karena kewenangannya, suatu pihak, misalnya direksi, harus bertanggung jawab atas nama PT. dalam suatu perbuatan hukum yang telah dilakukan.

Berkembangnya wacana pemberlakuan vicarious liability yang menjadi perhatian sekaligus kekuatiran praktisi perbankan, merupakan kajian menarik dan penting dalam penanganan kasus tipibank. Doktrin yang diadopsi dari common law tersebut menyatakan bahwa

 

“Korporasi/ perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawai-pegawainya, agen/perantara atau pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut, kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Dalam hal ini korporasi dapat dipersalahkan meskipun tindakan yang dialakukan tersebut tidak disadari atau tidak dapat dikontrol (Prof. Dr. Bismar Nasution, “Kejahatan Korporasi dan pertanggungjawabannya”-2006).  

  Baca entri selengkapnya »